Advertorial

Sekretaris IPHI Kota Serang Nilai KBIH Wajib Bentuk Komunitas Pembinaan Jamaah Pasca Haji
Advertorial, Daerah

Sekretaris IPHI Kota Serang Nilai KBIH Wajib Bentuk Komunitas Pembinaan Jamaah Pasca Haji

Serang – Pembinaan jamaah pasca haji merupakan bagian dari pelayanan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) kepada masyarakat agar kemabruran haji yang diperoleh pasca haji dapat terjaga dan terealisasi secara baik dalam kehidupan nyata. Hal tersebut disampaikan oleh Amas Tadjudin pada acara pengajian perdana sekaligus pembentukan Majelis Pengajian Alumni Haji Keloter 55 Kabupaten Serang, dibilangan
BPKAD Banten Tingkatkan Penataan Aset Sesuai Regulasi
Advertorial, Daerah

BPKAD Banten Tingkatkan Penataan Aset Sesuai Regulasi

SERANG – Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten melakukan mutasi barang/aset perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK). Kepala BPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya S menjelaskan, mutasi barang perubahan SOTK tersebut bertujuan untuk menentukan saldo awal aset di masing-masing OPD. “Kegiatan ini diharapkan akan lebih meningkatkan koordinasi dalam rangka
Pemprov Banten Genjot Implementasi Transaksi Non Tunai
Advertorial, Daerah

Pemprov Banten Genjot Implementasi Transaksi Non Tunai

Beritatransparansi.com, SERANG – Pemerintah Provinsi Banten saat ini terus berupaya melakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Hal tersebut seiring dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ. Surat edaran tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan impelementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah paling lambat pada 1 Januari 2018.   “Kami yakin bahwa
Pemprov Banten Gunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi
Advertorial, Daerah

Pemprov Banten Gunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi

Beritatransparansi.com, SERANG – Sejak tahun 2015 Pemerintah Provinsi Banten telah menggunakan sistem akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan sistem tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.  
Pemprov Banten Segera Gunakan Aplikasi Barang Persediaan
Advertorial, Daerah

Pemprov Banten Segera Gunakan Aplikasi Barang Persediaan

Beritatransparansi.com, SERANG – Pemerintah Provinsi Banten akan segera menggunakan aplikasi dalam mengelola persediaan barang Pemprov Banten. Aplikasi tersebut merupakan sistem yang dibuat oleh kementerian keuangan melalui Ditjen Pembendaharaan Republik Indonesia.   “Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam