Meeting Pemeriksaan BPK Soal Kinerja Pelayanan Peradilan

Beritatransparansi.com, Jakarta – Pentingnya segera menyelesaikan perkara hingga diterima oleh pencari keadilan untuk kepastian hukum dan pelayanan publik lebih dimaksimalkan, penjelasan ini disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung Made Rawa Aryawan bersama Hery Ridwan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Atas Kinerja Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara (TUN) Pasca Pembacaan Putusan di Ruang Rapat Pleno Lantai III Gedung Mahkamah Agung, Selasa (11/10/2016).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dirjen Badimiltun, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pejabat Eselon II, Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Barat dan para Auditor dari BPK.

Made mengatakan bahwa akan banyak ditemukan dari hasil audit baik di Mahkamah Agung maupun satuan kerja di daerah. “ kita harus meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya terhadap putusan,” Ujar Made seperti dilansir dari laman website Mahkamah Agung.

Terdapat 3 aspek yang dilakukan oleh BPK dalam hal penilaian kinerja pelayanan peradilan perkara gugatan perdata dan TUN pasca pembacaan putusan yaitu merencanakan pelayanan, melaksanakan pelayanan dan melakukan monitoring evaluasi kegiatan pelayanan peradilan. (bt)